Berikut Adalah 14 Dokumen Yang Berasimilasi Dengan Faktur Pajak

Saat ini ada 14 jenis dokumen yang posisinya setara dengan faktur pajak. Ini ditentukan oleh peraturan nomor PER-33 / PJ / 2014 dari Direktur Jenderal Pajak.

Berikut ini adalah daftar lengkap 14 dokumen:

FAKTOR PAJAK DAN KONTRAKTOR PAJAK
Setiap pengusaha yang telah dikonfirmasi sebagai penerima pembayaran PPN harus membuat faktur pajak untuk setiap pengiriman barang dan / atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor layanan kena pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU PPN, faktur pajak yang dikeluarkan oleh orang yang terkena pajak untuk keperluan PPN setidaknya harus mengandung:

Nama, alamat, dan nomor identifikasi wajib pajak yang menyediakan barang kena pajak atau layanan kena pajak;
Nama, alamat, dan nomor identifikasi wajib pajak, pembeli barang kena pajak, atau penerima layanan kena pajak;
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan harga yang lebih murah;
Pajak pertambahan nilai yang dikumpulkan;
Pajak penjualan atas barang mewah yang dikumpulkan;
Kode, nomor seri dan tanggal penerbitan faktur pajak; dan
Nama dan tanda tangan yang diotorisasi untuk menandatangani faktur pajak
Meskipun bentuk dan ukuran tagihan pajak telah diilustrasikan dalam PER-24 / PJ / 2012 dari Kantor Pajak, ini tidak berarti bahwa CPP harus membuat tagihan pajak dengan bentuk dan ukuran yang sama. dari contoh PER-24 / PJ / 2012.

Selama konten faktur pajak memenuhi persyaratan minimum untuk memenuhi tujuh potong informasi yang diatur dalam Pasal 13 UU PPN, faktur pajak dapat dianggap sah.

Dalam beberapa kasus, direktur jenderal pajak dapat menentukan dokumen-dokumen tertentu yang posisinya sama dengan tagihan pajak. Ketentuan untuk mendefinisikan dokumen yang setara tertentu diperlukan karena alasan berikut:

Berikut Adalah 14 Dokumen Yang Berasimilasi Dengan Faktur Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33 / PJ / 2014
Ketentuan mengenai dokumen yang disamakan dengan faktur pajak ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal peraturan perpajakan. Sejak 30 Desember 2014, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan yang mengatur dokumen-dokumen tertentu yang berasimilasi dengan faktur pajak melalui peraturan Chief Tax Officer PER-33 / PJ / 2014.

Peraturan umum ini nomor PER-33 / PJ / 2014 dari Direktur Jenderal Pajak menggantikan peraturan lama, yaitu peraturan nomor PER-27 / PJ / 2011 dari Chief Tax Officer, yang mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011.

Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-33 / PJ / 2014 ini, Direktur Jenderal Pajak menambahkan jenis dokumen sebagai dokumen yang posisinya setara dengan faktur pajak, yang merupakan bukti dari pengajuan layanan kena pajak oleh bank.

Dengan demikian, beberapa dokumen yang posisinya berasimilasi dengan faktur pajak dalam 14 jenis dokumen, yaitu:

  1. Deklarasi Ekspor (PEB) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan disertai dengan faktur yang merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari PEB;
  2. Pesanan Pengajuan Barang (SPPB) yang diproduksi / dikeluarkan oleh BULOG / DOLOG untuk distribusi tepung;
  3. Premium Setoran Tiket (PNBP) yang diterbitkan / diterbitkan oleh PERTAMINA untuk pengiriman bahan bakar minyak dan / atau bahan bakar minyak;
  4. Bukti faktur untuk penyediaan layanan telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
  5. Tiket, faktur angkutan udara (faktur angkutan udara atau faktur pengiriman) dikeluarkan / dikeluarkan untuk penyediaan layanan transportasi udara domestik;
  6. Memorandum Layanan dibuat / dikeluarkan untuk pengajuan layanan pelabuhan;
  7. Bukti faktur untuk pengiriman listrik oleh perusahaan listrik;
  8. Pemberitahuan Ekspor Layanan Kena Pajak / Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dengan Faktur, sebagai Fitur yang Tidak Terpisahkan dari Pemberitahuan Ekspor Layanan Kena Pajak / Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk Tujuan Ekspor Layanan Kena Pajak / Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ;
  9. Deklarasi Impor (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik properti dalam bentuk nama, alamat, dan nomor identifikasi pembayar pajak (NPW) dan dilampirkan dengan Pembayaran pajak, setoran pabean, cukai dan pajak (PCSPC) ) dan / atau bukti pemungutan pajak oleh Cabang Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang dalam bentuk nama, alamat, dan nomor identifikasi pembayar pajak (NPW), yang merupakan unit tidak dapat dipisahkan dari PDB, untuk impor barang kena pajak;
  10. Surat Pembayaran Pajak untuk Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk Penggunaan Barang atau Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud Di Luar Daerah Pabean;
  11. Bukti faktur untuk pengajuan barang kena pajak dan / atau layanan kena pajak oleh perusahaan distribusi air minum;
  12. Bukti faktur (konfirmasi negosiasi) untuk pengajuan layanan kena pajak oleh penyalur investasi;
  13. Bukti faktur untuk pengajuan layanan kena pajak oleh bank; dan
  14. Surat Pembayaran Pajak untuk Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pengiriman Barang Kena Pajak melalui Lelang, disertai dengan Berita Acara Lelang

 37,078 total views,  49 views today

Related posts

Leave a Comment