SAHKAN RPJMD DPRD KOTA BENGKULU GELAR PARIPURNA

Beritarakyatonline.com – Dalam agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu gelar siding paripurna pada tanggal 20 Maret 2019 di Gedung DPRD Kota Bengkulu.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan SH MH mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD dan pemerintah kota yang telah bekerja keras menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD ini. Menurutnya, RPJMD ini akan jadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga menghasilkan program yang terarah sesuai skala prioritas.

“Kita bekerja pagi, siang, bahkan sampai malam tadi akhirnya pembahasan bisa kita rampungkan, RPJMD ini juga sangat penting sebagai dasar kita menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).” ujar Kusmito.

Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi SE MM yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas perjuangan para legislator dalam pembahasan RPJMD tersebut. Ia berharap kedepannya wakil rakyat juga bisa mengakomodir beberapa usulan perda dari Pemkot, seperti perda mengenai parkir.

“Saya titip revisi Perda Parkir untuk segera dibahas,” ujar Dedy Wahyudi saat menyampaikan sambutannya.

Menurutnya revisi Perda Parkir akan efektif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Kota Bengkulu. Dengan revisi Perda Parkir, Dedy berharap retribusi parkir dinaikkan 100 persen.

“Sekarang ini PAD parkir kita Rp 4,3 miliar per tahun. Ini dengan gambaran parkir motor Rp 1000 dan mobil Rp 2000, tetapi kenyataan di lapangan pungutan parkir lebih dari itu, maka rencananya akan kita sesuaikan sehingga potensi PAD bisa naik 2 kali lipat, Dengan demikian, PAD parkir kita bisa menjadi Rp 8,6 miliar,” jelasnya.

Tak hanya dari sisi parkir, lanjut Dedy, PAD juga bisa didapatkan dengan optimalisasi pemungutan PBB. Sebab, piutang PBB saat ini mencapai Rp 75 miliar.

“Kami berharap DPRD juga memikirkan hal ini sehingga kami bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor PBB,” pungkasnya.

Hanya saja untuk persoalan PBB ini, saat ini pihaknya mengalami kendala dalam hal pembaruan data. (BRO)

117 total views, 5 views today

Related posts

Leave a Comment